Adapun ketiga risiko itu adalah; pertama, risiko dari ketidakseimbangan ekonomi global di mana melambatnya ekonomi negara maju dan moderasi akselerasi emerging market yang dapat menyebabkan menurunnya permintaan eksternal terhadap ekspor emerging market, termasuk Indonesia.

Kedua, derasnya aliran modal asing (capital inflow) dan isu perang kurs, di mana kebijakan quantitative easing tahap kedua dari AS akan mengakibatkan berlanjutnya aliran capital inflow yang deras dan tekanan apresiasi nilai tukar emerging market, termasuk rupiah. Sementara risiko ketiga, kuatnya permintaan domestik dan tekanan inflasi.

Menurut Perry, peningkatan permintaan domestik untuk mendorong pertumbuhan di emerging market termasuk Indonesia akan mendorong peningkatan tekanan inflasi, terutama bila respons sisi penawaran tidak secepat akselerasi sisi permintaan. “Sejumlah risiko perlu diwaspadai untuk menjaga keseimbangan internal dan eksternal agar peningkatan ekonomi nasional berkelanjutan,” katanya dalam acara Proyeksi Ekonomi 2011 Indef, Kamis (23/12/2010).

Namun, Perry optimistis perekonomian 2010 dan 2011 cukup baik kendati tantangan cukup banyak, seperti inflasi, aliran dana asing, dan bagaimana meningkatkan kapasitas perekonomian. (Kontan/Irma Yani)

Sumber : Kompas.com
]]> http://bangsyafrizal.wordpress.com/2011/01/08/perekonomian-waspadai-tiga-risiko-ekonomi-pada-2011/feed/ 0 papamishbahuddin eko http://bangsyafrizal.wordpress.com/2011/01/07/teks-asli-sumpah-pemuda/ http://bangsyafrizal.wordpress.com/2011/01/07/teks-asli-sumpah-pemuda/#comments Fri, 07 Jan 2011 12:46:36 +0000 Drs. H. Syafrizal, MSi http://bangsyafrizal.wordpress.com/?p=30 ]]>  

Masihkah ada yang teringat dengan tanggal ini diantara kita generasi-generasi muda penerus bangsa? Tanggal 28 Oktober, tanggal dimana diucapkan sumpah oleh perwakilan pemuda dari seluruh Indonesia, yang dengan itu mereka menyatakan untuk maju bersama Indonesia demi Indonesia.

Sumber : http://pikiran-pemuda.blogspot.com

Kabupaten Kampar akan menjadi topik pembahasan dengan mendatangkan tiga narasumber berkompeten, yakni Bupati Kampar Drs H Burhanuddin Husin MM, Ketua DPRD Kabupaten Kampar Drs H Syafrizal MSi dan narasumber pembanding dari UIN Suska Riau yang juga tokoh muda asal Kampar, Dr Akbarizan.

Diskusi ini diprediksi akan lebih menarik, karena Kabupaten Kampar termasuk kabupaten induk yang dimekarkan menjadi tiga kabupaten (Pelalawan dan Rokan Hulu) dan yang pertama merasakan otonomi di awal-awal program dari program otonomi bagi kemajuan Kabupaten Kampar mulai dirasakan saat pemerintah pusat mengeluarkan Undang-undang 22/1999 tentang Otonomi Daerah. Keluarnya undang-undang ini, menjadikan apa yang selama ini keinginan daerah direspon pemerintah pusat.

‘’Yang pasti kita merasakan pelaksanaan otonomi memberikan kewenangan ke daerah lebih cepat. Ini diikuti dengan adanya perimbangan keuangan pusat dan daerah dan PP 25/2000, sehingga memacu ketertinggalan pembangunan,’’ ujar Burhanuddin Husin kepada Riau Pos, Senin (13/12).

Burhanuddin mengatakan, ini bisa dibuktikan dengan kenyataan bahwa Kabupaten Kampar memiliki luas wilayah  sepertiga dari wilayah Provinsi Riau sebelum otonomi daerah. ‘’Saat itu APBD Kabupaten Kampar hanya Rp98 miliar. Itu juga digunakan untuk anggaran rutin dan pembangunan. Kita bayangkan dengan luas yang begitu besar dan dana sebanyak itu sehingga pergerakan pembangunan menjadi lambat. Alhamdulillah dengan adanya otonomi daerah dan diikuti dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ini titik awal bagi daerah untuk memacu pembangunan,’’ ujarnya.

Bahkan saat ini, lanjut Burhanuddin, setelah 11 tahun berjalannya otonomi daerah, Kabupaten Kampar merasakan pembangunan yang begitu cepat. ‘’Meski kami mengerti belum semua hal bisa dilakukan, tapi paling tidak berbagai pembangunan telah dilakukan dengan kemauan yang baik. Kita bayangkan APBD Kampar dari Rp98 miliar naik menjadi Rp1,7 triliun atau meningkat 17 kali lipat dalam tempo 11 tahun,’’ ujar Burhanudin yang akan memaparkan lebih luas dalam diskusi nanti.

Sementara itu, pembicara pembanding Dr H Akbarizan MA juga membuka sedikit tentang apa yang akan dipaparkannya. Dia menyebutkan, 11 Tahun Otonomi Daerah yang diberlakukan, dampak yang dirasakan bagi Kabupaten Kampar cukup besar. Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau dan tokoh muda asal Kampar ini menyebutkan, sebagai Negeri Serambi Makkah, sudah sepatutnyalah perkembangan itu diiringi dengan memonumentalkan syariat Islam.

‘’Perkembangan pembangunan Kampar kini sudah jauh lebih baik. Namun derap pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan masih belum terasa betul dengan menyemarakkan siar Islam. Sebagai Negeri Serambi Makkah sudah sepatutnyalah hal itu dilakukan,’’ papar Akbarizan.

Ia juga akan membentangkan tentang pembangunan pendidikan di mana saat ini tidak begitu sulit lagi bagi generasi muda dalam mengenyam pendidikan. Hal ini karena sudah tingginya kesadaran memperhatikan pendidikan seperti beasiswa. ‘’Akan tetapi, kesejahteraan guru mesti lebih diperhatikan lagi. Tunjangan yang diterima guru di Kampar, masih rendah dibandingkan daerah lain,’’ ujar Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau ini.

Sementara itu, Ketua Panitia Roundtable Discussion Riau Pos Abdul Kadir Bey menyampaikan, Kabupaten Kampar yang bukan daerah pemekaran buah dari Otda, patut untuk dicermati derap pembangunannya. Otda, menurutnya, tetap cukup berpengaruh besar terhadap pembangunan fisik maupun non fisik.

‘’Diskusi membentangkan pembangunan Kampar 11 Otda ini bisa menjadi pembanding bagi kita semua dengan pertanyaan dasar apakah memang kabupaten induk lebih berkembang pesat dibandingkan kabupaten baru. Dan diskusi ini diharapkan nanti menemukan sebuah hipotesa tentang pembangunan setelah Otda digulirkan, baik daerah induk maupun pemekaran,’’ ujar Wakil Pemimpin Redaksi Riau Pos ini.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Kampar Drs H Syafrizal MSi mengatakan Pelaksanaan diskusi 11 Tahun Otonomi daerah di Riau merupakan kegiatan yang positif, terutama dalam rangka evaluasi yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga independen seperti Riau Pos. Syafrizal mengatakan bahwa hendaknya diskusi yang dilaksanakan ini jangan habis di meja saja, tetapi bagaimana langkah ke depannya yakni kontribusi Riau Pos untuk dapat menyuarakan hasil diskusi tersebut hingga ke tingkat pusat.

‘’Setelah menghadirkan seluruh bupati dan wali kota di Riau dalam diskusi otonomi daerah ini, tentu ada berbagai kesimpulan dan gambaran evaluasi pelaksanaan Otda di Riau.  Hal ini diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Riau Pos dengan menyuarakannya hingga ke tingkat pusat dengan ‘ala’ Riau Pos pula,’’ ungkapnya.

‘’Bila hasil diskusi tersebut disuarakan lebih lanjut oleh Riau Pos hingga ke tingkat pusat, lanjutnya, diharapkan ada respon positif dari pusat untuk menoleh lebih banyak ke Riau terutama dalam hal memberikan kontribusi kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pembangunan di Riau,’’ katanya.(fia/why/hpz)

Sumber : www.riaupos.com

Bangkinang, Bersempena Hari Raya Idul Adha 1431 H/ 2010 M dan sekaligus dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar ke-46 tahun 2010, maka Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Kabupaten Kampar menggelar acara penyembelihan tujuh ekor hewan qurban, dimana daging hewan qurban tersebut diberikan secara gratis kepada warga kurang mampu.

Tujuh ekor hewan qurban berupa tujuh ekor sapi tersebut merupakan hewan qurban dari Ketua DPD Golkar Kampar, Drs. H Burhanuddin Husin, MM dan keluarga, Keluraga besar Ketua DPRD Kampar, Drs. H. Syafrizal, M.Si yang sehari-hari adalah juga Sekretaris DPD Golkar Kampar, dari Fraksi Partai Golkar di DPRD Kampar, dari Organisasi pendiri dan didirikan Golkar, dari Keluarga Besar Bendahara DPD Partai Golkar Kampar, H. Helmi Jasid, SE, dari Keluarga Besar H. Januar Rambo SH dan dari para simpatisan Partai Golkar.

Demikian diungkapkan Ketua panitia pelaksana acara penyembelihan hewan qurban DPD Golkar Kampar, H. Azaidun, SH didampingi Sekretris panitia pelaksana peringatan HUT Golkar ke-46 tahun 2010 tingkat Kabupaten Kampar, Emil Budiono, SH ketika ditemui di kantor Sekretariat DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar di Jalan Jenderal A. Yani No. 41 Bangkinang pada Kamis (18/11).

Hadir pada acara penyembelihan hewan qurban di kantor sekretariat DPD Golkar Kampar diantaranya Ketua DPD Golkar Kampar, Drs H Burhanuddin Husin, MM, Sekretaris DPD Golkar Kampar, Drs H Syafrizal, M.Si, anggota DPRD Kampar dari Fraksi Partai Golkar, pengurus organisasi pendiri dan didirikan Golkar di Kabupaten Kampar seperti pengurus Soksi, KPPG, AMPI, AMPG, MKGR, dan Kosgoro 1957, para simpatisan partai Golkar, tokoh masyarakat dan masyarakat dilingkungan kantor secretariat DPD Golkar Kampar.

Dipaparkan H. Azaidun SH dan Emil Budiono, SH bahwa dari tujuh ekor hewan qurban tersebut kegiatan penyembelihannya dilakukan di enam tempat yakni di kantor sekretariat DPD Golkar Kampar sebanyak 2 ekor dan didistribusikan kepada 100 KK kurang mampu dilingkungan kantor DPD Golkar Kampar, 1 ekor hewan qurban disembelih di Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri, satu ekor disembelih di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu, satu ekor disembelih di Dusun Durian Tandang Desa Kualu Kecamatan Tambang, satu ekor disembelih di Desa Koto Ranah Sungkai Kecamatan XIII Koto Kampar dan di Kecamatan Kampar Kiri Hilir yang dikoordinir oleh H Januar Rambo, SH.

Penyembelihan hewan qurban tersebut merupkan wujud kepedulian sosial Partai Goklkar terhadap masyarakat, sehingga diharapkan partai Golkar yang berlambang beringin tersebut akan selalu ada di dalam hati masyarakat. Khusus mengenai jadual penyembelihan ketujuh hewan qurban tersebut dilakukan sejak tanggal, 17 Nopember 2011 dimasing-masing tempat dan desa sebagaimana tersebut diatas. Dan khusus untuk penyembelihan dua ekor hewan qurban di kantor secretariat DPD Golkar Kampar dilakukan pada Kamis (18/11) yang dihadiri secara langsung oleh Ketua DPD Golkar Kampar, Drs. H. Burhanuddin Husin, MM dan seluruh jajaran pengurus DPD Golkar Kampar dan undangan lainnya, ujar H Azaidun, SH dan Emil Budiono, SH.

Sumber : www.kampar.go.id

Golkar

Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai GOLKAR bermula dengan berdirinya Sekber GOLKAR di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber GOLKAR berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu.

Dalam Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto), salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan mereka tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi pada Pemilu-Pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kejadian ini dapat dimungkinkan, karena pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kemenangan GOLKAR, seperti peraturan monoloyalitas PNS, dan sebagainya.

Setelah pemerintahan Soeharto selesai dan reformasi bergulir, GOLKAR berubah wujud menjadi Partai GOLKAR, dan untuk pertama kalinya mengikuti Pemilu tanpa ada bantuan kebijakan-kebijakan yang berarti seperti sebelumnya di masa pemerintahan Soeharto. Pada Pemilu 1999 yang diselenggarakan Presiden Habibie, perolehan suara Partai GOLKAR turun menjadi peringkat kedua setelah PDI-P.

Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu sebab para pemilih di Pemilu legislatif 2004 untuk kembali memilih Partai GOLKAR, selain partai-partai lainnya seperti Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan lain-lain. Partai GOLKAR menjadi pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif pada tahun 2004 dengan meraih 24.480.757 suara atau 21,58% dari keseluruhan suara sah.

Kemenangan tersebut merupakan prestasi tersendiri bagi Partai GOLKAR karena pada Pemilu Legislatif 1999, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mendominasi perolehan suara. Dalam Pemilu 1999, Partai GOLKAR menduduki peringkat kedua dengan perolehan 23.741.758 suara atau 22,44% dari suara sah. Sekilas Partai GOLKAR mendapat peningkatan 738.999 suara, tapi dari prosentase turun sebanyak 0,86%.

Saat ini, Partai Golkar dipimpin oleh Ketua Umum Aburizal Bakrie. Sebelumnya jabatan ini dipegang oleh Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden Indonesia 2004–2009.

Perolehan Suara

Golkar pada pemilu 1999 memperoleh suara 22% suara. Ini merupakan kemerosotan yang jauh sekali dari pada pemilu-pemilu sebelumnya. Dalam pemilu 1997 Golkar (belum menjadi partai) memperoleh suara sebanyak 70,2%, sedangkan dalam pemilu-pemilu sebelumnya juga sekitar 60 sampai 70%. Contohnya, dalam pemilu tahun 1987 Golkar dapat menguasai secara mutlak 299 kursi dalam DPR. Selama Orde Baru, DPR betul-betul dikuasai Golkar dan militer.

Pencapaian pada Pemilu Anggota DPR 2009

Partai Golkar mendapat 108 kursi (19,2%) di DPR hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2009, setelah mendapat sebanyak 15.037.757 suara (14,5%). Perolehan suara dan kursi PG menempatkannya pada posisi kedua dalam Pemilu ini.

Sejarah Partai Golongan Karya

Pada tahun 1964  untuk menghadapi kekuatan PKI (dan Bung Karno), golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat ( seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu. Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi.

Dengan adanya pengakuan tentang kehadiran dan legalitas golongan fungsional di MPRS dan Front Nasional maka atas dorongan TNI dibentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya, disingkat Sekber GOLKAR, pada tanggal 20 Oktober 1964. Terpilih sebagai Ketua Pertama, Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Desember 1965.

Pada awal pertumbuhannya, Sekber GOLKAR beranggotakan 61 organisasi fungsional yang kemudian berkembang menjadi 291 organisasi fungsional. Ini terjadi karena adanya kesamaan visi diantara masing-masing anggota. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber GOLKAR ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
4. Organisasi Profesi
5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)
6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
7. Gerakan Pembangunan

Untuk menghadapi Pemilu 1971, 7 KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber GOLKAR tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (GOLKAR). Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang.

Pada Pemilu 1971 ini, Sekber GOLKAR ikut serta menjadi salah satu konsestan. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan GOLKAR sebagai kontestan Pemilu. Mereka meragukan kemampuan komunikasi politik GOLKAR kepada grassroot level. NU, PNI dan Parmusi yang mewakili kebesaran dan kejayaan masa lampau sangat yakin keluar sebagai pemenang. Mereka tidak menyadari kalau perpecahan dan kericuhan internal mereka telah membuat tokoh-tokohnya berpindah ke GOLKAR.

Hasilnya di luar dugaan. GOLKAR sukses besar dan berhasil menang dengan 34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara. Perolehan suaranya pun cukup merata di seluruh propinsi, berbeda dengan parpol yang berpegang kepada basis tradisional. NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh suara signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR.

Kemudian, sesuai ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber GOLKAR mengubah dirinya menjadi GOLKAR. GOLKAR menyatakan diri bukan parpol karena terminologi ini mengandung pengertian dan pengutamaan politik dengan mengesampingkan pembangunan dan karya.

September 1973, GOLKAR menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya. Mayjen Amir Murtono terpilih sebagai Ketua Umum. Konsolidasi GOLKAR pun mulai berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah profesi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).

Setelah Peristiwa G30S maka Sekber Golkar, dengan dukungan sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI, kemudian juga kekuatan Bung Karno.

Pada dasarnya Golkar dan TNI-AD merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru. Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar.

Keluarga besar Golongan Karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi. Pemuka ketiga jalur terebut melakukan fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis.

Setelah Soeharto mengundurkan diri pada 1998, keberadaan Golkar mulai ditentang oleh para aktivis dan mahasiswa.

Peraturan Monoloyalitas

Peraturan Monoloyalitas merupakan kebijakan pemerintahan Orde Baru yang mewajibkan semua pegawai negeri sipil (PNS) untuk menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golongan Karya. Setelah Suharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998, kebijakan ini dicabut. Sekarang pegawai negeri sipil bebas menentukan wadah aspirasi politiknya.

Ketua Umum DPP Golkar

* Djuhartono (1964-1969)

* Suprapto Sukowati (1969–1973)

* Amir Moertono (1973–1983)

* Sudharmono (1983–1988)

* Wahono (1988–1993)

* Harmoko (1993–1998)

* Akbar Tandjung (1998–2004)

* Jusuf Kalla (2004–2009)

* Aburizal Bakrie (2009–sekarang)

Sumber : www.wikipedia.org

Siapa perempuan yang lekat di hati kedua pria yang telah berumur itu? Secantik apakah wanita yang jadi pemicu konflik direktur dan pejabat negara begitu? Itulah beberapa pertanyaan publik yang muncul. Publik tentu penasaran mengapa seorang pejabat tinggi negara sampai tega membunuh hanya gara-gara perempuan.

Sumber di kepolisian menyebut, gadis itu bernama Rani Juliani. Gadis berusia 22 tahun itu konon pernah menjadi caddy di Modernland, tempat biasa Nasrudin bermain golf. Sumber kepolisian kadang menyebut perempuan itu Tika, kadang inisial K.

Dari blog pribadi Rani di blogspot.com, Sabtu (2/5/2009), gadis berbintang cancer itu tercatat sebagai mahasiswi di STIMIK Raharja Tangerang. “Karena Raharja berfokus kepada bidang yang saya minati yaitu bidang komputer sehingga dalam mengembangkan minat saya menjadi mudah,” begitu tulis Rani dalam postingan berjudul ‘Mengapa Saya Memilih Perguruan Tinggi Raharja’.

Blog tersebut tidak terlalu aktif. Sejak dibuat pada November 2008, hanya ada dua tulisan yang ditulis gadis berambut panjang itu. Rani juga memajang fotonya yang sedang berpose di tengah padang rumput, diduga lapangan golf.

Dalam profilnya, Rani menulis ingin menjadi seorang wanita karir yang sukses dan mapan. Gadis kelahiran 1 Juli 1986 itu juga mengaku menyukai film-film James Bond.

“Saya seorang gadis yang manies menurut pengamatan orang-orang di sekeliling aku. Diriku lahir pada tanggal 01 Juli 1986, jangan lupa ngado yah. Aku anak ke 3 dari 4 saudara, tadinya mau bungsu, tapi bonyok gue doyan,” begitu tulisnya dalam ‘Mengenai Saya’.

Sejak nama Rani disebut-sebut, blog tersebut ramai dikunjungi pembaca. Itu terbukti dari banyaknya komentar yang ditinggalkan para pengunjung. Namun banyak pengunjung yang mencaci perempuan yang keberadaannya kini tak diketahui itu.

www.detik.com